FOBIZ.ID – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyatakan secara terbuka bahwa pemerintahannya akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2025 mendatang. Pernyataan ini disampaikannya melalui akun resmi di platform X (dulu Twitter), Jumat (25/7/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomatik Prancis untuk mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah, khususnya dalam konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
“Masalah Palestina adalah inti dari konflik Timur Tengah. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui solusi dua negara,” tegas Macron dalam pernyataannya.
China Ikut Bersikap Tegas
Dukungan terhadap langkah Prancis juga datang dari Pemerintah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan bahwa negaranya akan terus mendorong implementasi solusi dua negara dan mendukung inisiatif PBB untuk penyelesaian damai.
“Kami akan melanjutkan kerja sama dengan komunitas internasional demi meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mencapai penyelesaian yang adil dan langgeng,” ujar Guo.
Selain itu, China juga menyoroti kondisi darurat di Gaza yang semakin memburuk akibat terhambatnya distribusi bantuan kemanusiaan. Beijing berharap semua pihak terkait segera mencapai gencatan senjata dan menurunkan eskalasi konflik.
Negara-Negara Eropa Mulai Ikut Bergerak
Langkah Prancis ini dinilai membuka jalan bagi negara-negara besar lain di Eropa untuk ikut mengakui Palestina secara resmi. Sejauh ini, sebagian besar negara Uni Eropa masih belum memberikan pengakuan formal, meski secara politik mendukung solusi dua negara.
Arab Saudi, Irlandia, Norwegia, dan beberapa negara anggota OKI juga menyambut baik pernyataan Macron. Mereka menilai pengakuan terhadap Palestina adalah langkah penting untuk menciptakan tekanan diplomatik terhadap Israel agar menghentikan agresinya di Gaza.
Reaksi Keras dari Israel dan Amerika Serikat
Namun, tidak semua pihak menyambut positif keputusan Prancis. Pemerintah Israel menganggap langkah ini sebagai “penghargaan bagi terorisme”, sedangkan Amerika Serikat menilainya sebagai tindakan yang berisiko memperumit upaya perdamaian.
Meskipun demikian, Macron tetap pada pendiriannya. Ia menekankan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan adalah hal mendesak yang harus segera dilakukan demi menyelamatkan rakyat Gaza.
Hingga saat ini, lebih dari 147 negara anggota PBB telah mengakui kedaulatan Palestina. Dengan bergabungnya Prancis — negara besar pertama di G7 yang mengambil langkah ini — peta politik global terkait Palestina berpotensi berubah secara signifikan.
Jika tren ini terus berlanjut, maka pengakuan terhadap Palestina bukan hanya akan menjadi isu simbolik, melainkan pijakan hukum dan diplomatik yang kuat untuk menekan berakhirnya konflik berkepanjangan di kawasan. (*)
Tinggalkan Balasan