FOBIZ.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperluas langkah strategisnya dalam memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan di daerah dengan meresmikan Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat pelindungan konsumen dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar secara resmi melantik sejumlah pejabat baru OJK di Jakarta, termasuk Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman. Peresmian kantor ini sekaligus menandai kehadiran penuh OJK di seluruh provinsi di Indonesia, sesuai dengan peta jalan Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa kehadiran kantor baru ini memiliki arti penting dalam memperkuat peran OJK di tingkat lokal, khususnya dalam mendorong peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.
“Dengan hadirnya Kantor OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang inklusif. Ini bukan hanya soal memperluas jangkauan, tetapi juga soal memastikan setiap warga dapat memahami, memanfaatkan, dan terlindungi dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan,” ujar Ismail.
Ia menambahkan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan literasi di berbagai wilayah, terutama di Indonesia bagian timur, yang memerlukan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat.
“Kami akan memperkuat program edukasi dan literasi keuangan di daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri jasa keuangan. Tujuannya agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan keuangan modern, termasuk pemanfaatan layanan digital secara bijak,” lanjutnya.
Selain berfokus pada literasi dan inklusi, OJK juga berkomitmen memperluas pelindungan konsumen keuangan di daerah melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct).
Ismail menegaskan bahwa kehadiran OJK di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan menjadi simpul koordinasi strategis antara regulator, pemerintah daerah, dan industri keuangan. “Kami ingin OJK di daerah menjadi mitra pembangunan ekonomi yang aktif. Kantor ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi motor penggerak inklusi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di seluruh pelosok negeri, memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan, dan mendukung terwujudnya sistem keuangan yang stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan