FOBIZ.ID, JENEPONTO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terus memperkuat upaya inklusi keuangan melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Daerah dan pelaku Sektor Jasa Keuangan. Salah satu wujud konkritnya adalah pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan secara serentak di tiga kabupaten, yakni Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba, pada Kamis (24/4/2025).
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) 2025 ini menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, perangkat desa, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat umum di tingkat kecamatan dan desa.
Rangkaian Kegiatan Edukasi
Di Kabupaten Jeneponto, edukasi keuangan diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat umum di Kecamatan Binamu, serta pelajar di SMA Negeri 1 Jeneponto.
Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, kegiatan serupa digelar di Kecamatan Tompobulu, dengan materi khusus mengenai keuangan syariah yang disampaikan kepada santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Mattoangin.
Adapun di Kabupaten Bulukumba, fokus kegiatan dibagi menjadi dua sesi: pada pagi hari menyasar pelaku UMKM, dan siang hari diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.
Penekanan pada Literasi Keuangan Sejak Dini
Deputi Direktur OJK Provinsi Sulselbar, Amiruddin Muhidu, menegaskan pentingnya membiasakan menabung sejak dini sebagai bagian dari pembelajaran keuangan dasar. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali karakteristik produk keuangan, baik konvensional maupun syariah, serta memahami risiko dan modus penipuan keuangan, termasuk investasi ilegal.
“Melalui edukasi ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang baik dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Apresiasi dari Tokoh Daerah
Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai tokoh lokal.
Camat Binamu, Emil Ilyas, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilainya sangat relevan dalam membantu masyarakat memahami perbedaan antara aktivitas keuangan legal dan ilegal.
“Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat lebih bijak dalam berinvestasi dan menghindari jebakan keuangan yang merugikan,” tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mattoangin, Abdul Haris Nurdinme. Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan syariah bagi para santri.
“Santri harus siap menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip Islam,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muh. Ali Saleng, menggarisbawahi pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat kapasitas ekonomi pelaku UMKM.
“Pelaku usaha perlu memahami akses pembiayaan yang legal dan bertanggung jawab, serta mewaspadai layanan keuangan ilegal yang masih marak,” katanya.
Inklusi untuk Semua
Sebagai bentuk komitmen terhadap keuangan inklusif, OJK juga menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan ini. Mereka diberikan pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan, pengenalan produk keuangan yang mudah diakses, serta informasi perlindungan konsumen.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, melalui pembukaan rekening simpanan pelajar serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan usaha di berbagai sektor.
Tinggalkan Balasan