FOBIZ.ID, MAKASSAR – Hingga 30 September 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Melalui berbagai program strategis, OJK mencatat telah melaksanakan 2.261 kegiatan edukasi keuangan yang diikuti oleh 2.225.891 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, workshop, pendampingan tematik, dan program inklusi keuangan yang dirancang sesuai karakteristik serta kebutuhan daerah. Peserta berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perempuan, tenaga kerja di berbagai sektor, hingga masyarakat umum. Cakupan wilayah pelaksanaan juga luas, mencakup 112 kabupaten dan kota di tiga gugus wilayah tersebut.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menegaskan bahwa kegiatan edukasi tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengelolaan keuangan masyarakat. “Melalui edukasi keuangan, kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak dan terhindar dari produk ilegal. Literasi keuangan yang baik menjadi pondasi bagi stabilitas ekonomi rumah tangga dan daerah,” ujar Muchlasin.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), OJK juga mengembangkan program pelatihan kecakapan keuangan yang berorientasi pada peningkatan akses pembiayaan, perencanaan usaha, dan kemampuan menghadapi risiko. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus memperluas jangkauan sektor keuangan formal.
Selain fungsi edukasi, OJK turut memperkuat aspek pelindungan konsumen. Hingga akhir September 2025, tercatat 4.217 layanan konsumen telah ditangani oleh OJK di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, 466 merupakan permintaan informasi, 3.189 pemberian informasi, dan 568 merupakan layanan pengaduan yang memerlukan tindak lanjut.
Distribusi layanan menunjukkan bahwa sektor perbankan menjadi yang paling banyak diakses masyarakat dengan 2.012 layanan, disusul perusahaan pembiayaan sebanyak 1.047 layanan, fintech 646 layanan, asuransi 153 layanan, pergadaian 12 layanan, dan dana pensiun 3 layanan.
Lebih lanjut, Muchlasin menambahkan bahwa penguatan sistem pengaduan dan layanan publik menjadi bagian integral dari upaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan transparan. “Kami memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara adil dan profesional. Pelindungan konsumen merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan,” katanya.
Selain itu, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga menjadi instrumen penting dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi. Hingga akhir September 2025, sebanyak 48.405 layanan SLIK telah diberikan, baik untuk keperluan administrasi pembiayaan, verifikasi data calon debitur, maupun kebutuhan lain terkait akses keuangan.
Kombinasi antara edukasi dan pelindungan konsumen tersebut mencerminkan peran aktif OJK dalam memastikan peningkatan literasi keuangan berjalan seiring dengan penguatan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Muchlasin menutup dengan optimisme, “Kami percaya bahwa peningkatan literasi dan pelindungan konsumen akan menjadi motor penting dalam mempersempit kesenjangan inklusi keuangan dan memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di kawasan timur Indonesia.”
Tinggalkan Balasan