FOBIZ.ID, JAKARTA – BPJS Kesehatan memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui layanan Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta BPJS Keliling. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan akibat kondisi geografis maupun minimnya infrastruktur digital.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan optimalisasi kedua layanan tersebut merupakan bagian dari program Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang masuk dalam Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan.
“Hari ini kami melaksanakan LANURI secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Sebanyak 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menyediakan layanan VIOLA. Kami berharap masyarakat di wilayah terpencil maupun yang memiliki keterbatasan akses geografis dapat lebih mudah memperoleh layanan JKN,” kata Pujo saat peluncuran LANURI dan penutupan Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin, 13 Juli 2026.
VIOLA merupakan layanan administrasi JKN berbasis konferensi video yang memungkinkan peserta berkomunikasi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan tanpa harus datang ke kantor cabang. Layanan ini mencakup informasi kepesertaan, perubahan data, hingga penanganan pengaduan.
Pelaksanaan VIOLA dilakukan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah, seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, sekolah, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Selama periode Januari hingga Mei 2026, BPJS Kesehatan mencatat 218.729 pemanfaatan layanan VIOLA. Lokasi yang paling banyak digunakan adalah puskesmas, sedangkan jenis layanan yang paling sering diakses ialah perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan layanan informasi kepesertaan. Mayoritas pengguna layanan berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Menurut Pujo, digitalisasi layanan memang terus diperkuat. Namun, BPJS Kesehatan menyadari tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital karena keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, maupun kemampuan menggunakan teknologi.
Karena itu, layanan BPJS Keliling tetap dioptimalkan sebagai solusi jemput bola bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses terbatas. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan terkait JKN.
Selain meluncurkan LANURI, BPJS Kesehatan juga mengumumkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi yang telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat program berbasis kebutuhan peserta (Customer Centric) dan empat program kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi.
Beberapa program yang telah berjalan antara lain JKN 3T, melalui kerja sama pengoperasian kapal bantu rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah terpencil, P-Care MBG untuk pemantauan kesehatan petugas SPPG dan penerima program Makan Bergizi Gratis, serta Eliminasi Inefisiensi melalui sistem intelligence claim guna mencegah pemborosan biaya dan potensi kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan JKN.
Dukungan terhadap program tersebut datang dari berbagai kementerian dan lembaga. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengatakan jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga pelosok desa dapat dimanfaatkan sebagai titik layanan VIOLA maupun BPJS Keliling.
“Kami akan mendorong pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI agar manfaat layanan JKN dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujar Panel.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan TNI dr. Hadi Juanda menyatakan TNI siap mendukung pemerataan layanan kesehatan melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan milik TNI, kapal rumah sakit, mobilisasi tenaga kesehatan, hingga sekitar 76 ribu personel Babinsa yang tersebar di berbagai daerah.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan nasional sekaligus memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan JKN.