FOBIZ.ID, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membuka akses pembiayaan sekaligus mengembangkan sektor ekonomi unggulan daerah. Di Sulawesi Selatan, komoditas kakao menjadi salah satu sasaran pengembangan melalui pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED).
Penguatan itu dilakukan lewat Workshop Penguatan Kapasitas TPAKD 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kakao di Makassar, Kamis, 20 Agustus 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas PVML sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Agusman mengatakan akses keuangan harus diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif dan berkelanjutan.
“Penguatan akses keuangan harus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. TPAKD memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan kapasitas industri jasa keuangan,” kata Agusman.
Menurut dia, TPAKD perlu bekerja berdasarkan kebutuhan sektor usaha dan karakteristik masyarakat di daerah. Pembiayaan, kata Agusman, tidak cukup hanya disalurkan, tetapi harus menghasilkan dampak terhadap perekonomian.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengatakan pengembangan kakao membutuhkan dukungan pembiayaan, pendampingan, peningkatan kapasitas, hingga akses pasar.
“Sinergi yang dibangun harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM. Potensi ekonomi yang besar perlu didukung dengan akses pembiayaan, pendampingan, penguatan kapasitas, dan akses pasar,” ujar Fatmawati.
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin bahkan meminta TPAKD mengubah cara kerja. Ia menegaskan lembaga tersebut tidak boleh sekadar menjalankan kegiatan seremonial.
“TPAKD hadir sebagai problem solver di daerah. Kita harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku usaha, kemudian menghadirkan solusi yang konkret melalui sinergi dengan industri jasa keuangan,” kata Muchlasin.
Ia menilai keberhasilan TPAKD tidak semestinya diukur dari banyaknya program yang digelar, melainkan dari dampaknya terhadap akses pembiayaan, produktivitas usaha, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pengembangan kakao, OJK mendorong pembiayaan yang terhubung dengan seluruh rantai nilai komoditas. Petani, UMKM, lembaga keuangan, offtaker, hingga pelaku industri diharapkan berada dalam satu ekosistem.
Langkah konkret ditandai dengan penandatanganan MoU Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao yang melibatkan PT Comextra Majora, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, serta petani dan UMKM kakao.
Kerja sama itu tidak hanya diarahkan pada pembiayaan. Penguatan kapasitas petani dan UMKM, produktivitas, kualitas kakao, rantai pasok, serta akses pasar juga menjadi bagian dari pengembangan ekosistem tersebut.
OJK berharap pendekatan berbasis komoditas dapat membuat sektor jasa keuangan lebih dekat dengan kebutuhan ekonomi daerah. TPAKD di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pun didorong menghasilkan program yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan model tersebut, akses keuangan tidak berhenti pada tersedianya pinjaman atau layanan keuangan, tetapi diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan sektor produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.