JAKARTA, FOBIZ.ID — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melibatkan kelompok masyarakat paling miskin, yaitu mereka yang masuk kategori Desil 1 dan Desil 2, dalam pelaksanaan program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (25/7), di Jakarta. Ia menyatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang ingin agar program ini juga menjadi sarana pengentasan kemiskinan.
“Mereka yang masuk kategori Desil 1 dan 2 akan menjadi prioritas untuk direkrut dalam pelaksanaan program. Ini akan membuka lapangan kerja di sektor pengolahan makanan, distribusi, dan logistik,” ujar Airlangga.
Siapa yang Masuk Desil 1 dan 2?
Dalam klasifikasi ekonomi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat dibagi ke dalam 10 desil berdasarkan pengeluaran per kapita. Desil 1 adalah 10% penduduk termiskin, dan Desil 2 adalah 10% setelahnya. Mereka umumnya tinggal di wilayah pedalaman, desa tertinggal, kawasan pesisir, atau kantong-kantong kemiskinan di kota besar.
Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam program pemerintah, Airlangga menyebut hal ini sebagai strategi “2 in 1”, karena selain menjamin kebutuhan gizi bagi anak-anak usia sekolah, juga meningkatkan penghasilan keluarga miskin dan mengurangi beban pengangguran tersembunyi.
Konsep Gotong Royong dan Swakelola Masyarakat
Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan menggunakan model Swakelola Tipe IV, yakni dikelola oleh kelompok masyarakat sendiri dengan pendampingan pemerintah daerah dan pusat. Kegiatan mulai dari memasak, mengemas, hingga mendistribusikan makanan akan dilakukan oleh warga lokal yang direkrut dari kelompok miskin.
“Kita akan libatkan kelompok PKK, dasawisma, koperasi lokal, hingga pelaku UMKM untuk memastikan makanan yang disiapkan berkualitas, aman, dan sesuai standar gizi,” ungkapnya.
Efek Berganda Ekonomi dan Sosial
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para ekonom dan aktivis sosial. Dr. Nurina Hapsari, pakar kebijakan publik dari UGM, menilai langkah ini bisa menjadi terobosan dalam mengatasi kemiskinan struktural.
“Biasanya program gizi hanya menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat. Tapi jika keluarganya juga dilibatkan sebagai pelaksana, maka program ini memiliki efek ganda: mengatasi stunting sekaligus mengurangi kemiskinan,” ujarnya.
Butuh Pengawasan dan Pelatihan
Meski demikian, pelibatan masyarakat rentan juga memiliki tantangan tersendiri. Transparansi rekrutmen, pelatihan keterampilan, dan sistem pembayaran menjadi sorotan utama. Pemerintah diminta untuk membangun mekanisme audit dan monitoring agar tidak terjadi praktik manipulatif dari elite lokal yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan politik atau ekonomi sesaat.
Kementerian terkait berjanji akan bekerja sama dengan TNI, BKKBN, dan instansi pendidikan untuk melakukan pelatihan, pendampingan, dan verifikasi berkala.
Anggaran dan Target Nasional
Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menyasar sekitar 82 juta anak usia sekolah di seluruh Indonesia secara bertahap. Pada tahap awal, akan difokuskan pada wilayah dengan tingkat stunting tertinggi, termasuk NTT, Papua, Kalimantan Barat, dan sebagian Sulawesi.
Airlangga menyebut bahwa anggaran awal program ini telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, dengan nilai triliunan rupiah, dan akan dikelola lintas kementerian secara terintegrasi. (*)