fobiz.id

Tag: ekonomi

  • BI Sulsel Tingkatkan Kapasitas Jurnalis di Tengah Dinamika Ekonomi

    BI Sulsel Tingkatkan Kapasitas Jurnalis di Tengah Dinamika Ekonomi

     

    FOBIZ.ID, BALI – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan mengumpulkan sebanyak 53 jurnalis dari berbagai media dalam pelatihan jurnalistik di Hotel Pullman Legian, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 27 Agustus 2026.

    Para peserta berasal dari media cetak, online, dan radio. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas jurnalis, terutama untuk memperkuat kemampuan dalam membaca dan meliput isu ekonomi serta bisnis.

    Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan perkembangan ekonomi yang cepat menuntut jurnalis terus memperbarui pengetahuan. Pelatihan itu juga menjadi ruang untuk melihat kembali kondisi ekonomi global, nasional, dan Sulawesi Selatan.

    “Jadi ini untuk meng-update ilmu teman-teman sekalian, dan bagaimana kondisi global, nasional, maupun di Sulawesi Selatan,” ujar Rizki.

    Menurut dia, jurnalis memiliki peran penting dalam menerjemahkan berbagai perkembangan ekonomi kepada masyarakat. Pemberitaan yang baik diharapkan tidak hanya memberi informasi, tetapi juga ikut menjaga kepercayaan publik dan menggairahkan aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.

    Rizki juga berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan Bank Indonesia.

     

    Deputi Kepala Divisi BI Sulsel, Lidyawatie Lamakampali.

    Deputi Kepala Divisi BI Sulsel, Lidyawatie Lamakampali, mengatakan media mempunyai posisi strategis dalam menjelaskan isu ekonomi dan kebanksentralan yang kerap memiliki istilah dan persoalan teknis.

    “Bagi kami di Bank Indonesia, teman-teman media bukan hanya sekadar rekan kerja, tetapi juga sahabat sekaligus garda terdepan kami,” kata Lidyawatie.

    Karena itu, menurut Lidyawatie, hubungan antara bank sentral dan media tidak berhenti pada kebutuhan publikasi. Media juga menjadi jembatan antara kebijakan ekonomi dengan masyarakat yang menerima dampaknya secara langsung.

    Pelatihan tersebut menghadirkan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto dan Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip sebagai pemateri.

    Materi yang diberikan diarahkan untuk memperkaya perspektif jurnalis dalam membaca data dan perkembangan ekonomi. Dengan begitu, isu ekonomi yang kompleks dapat disajikan secara lebih tajam, kontekstual, dan mudah dipahami pembaca.

    Bagi BI Sulsel, peningkatan kualitas jurnalisme ekonomi menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi kebijakan. Di tengah perubahan ekonomi global dan nasional yang cepat, informasi yang akurat menjadi salah satu kebutuhan publik.

     

  • Peternak Sulit Akses Bank, OJK Bangun Sistem ERP untuk Perbaiki Profil Kredit

    Peternak Sulit Akses Bank, OJK Bangun Sistem ERP untuk Perbaiki Profil Kredit

    FOBIZ.ID, MALANG – Penguatan sektor peternakan sapi perah melalui digitalisasi terus didorong untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi peternak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan program akses keuangan inklusif bagi peternak sapi perah di Jawa Timur.

    Peluncuran yang berlangsung di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Kamis (11/6/2026), merupakan bagian dari implementasi program PROMISE 2 IMPACT, kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

    Program tersebut dirancang untuk mengatasi kendala akses pembiayaan yang selama ini dihadapi peternak akibat keterbatasan data usaha. Selain itu, program ini juga bertujuan mempercepat digitalisasi serta memperkuat ekosistem peternakan sapi perah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan peluncuran program ini lahir dari kebutuhan nyata yang dihadapi peternak dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

    “Kami mendapatkan laporan para peternak yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat asimetri informasi berupa keterbatasan data yang valid, profil usaha yang tidak jelas, kapasitas produksi yang simpang siur, dan kondisi keuangan peternak yang belum terdokumentasi dengan baik,” kata Adi.

    Menurut Adi, digitalisasi melalui sistem ERP menjadi solusi untuk menghadirkan data usaha yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Sistem tersebut memungkinkan data produksi, keuangan, dan operasional koperasi terdokumentasi secara sistematis dan real time sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi usaha peternak.

    Ia menjelaskan integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) menjadi langkah penting untuk menjembatani peternak dengan sektor jasa keuangan formal.

    “Melalui data yang dihasilkan oleh sistem ERP ini, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak dengan lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan ekosistem jasa keuangan formal secara lebih menyeluruh dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

    Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai transformasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

    “Digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Kemitraan ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kolaborasi multipihak dapat bekerja bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, mengatakan penguatan pelaku usaha lokal merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Swiss percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan pelaku usaha lokal. Ketika peternak memiliki akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik, mereka memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Kami bangga dapat mendukung kemitraan yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.

    “Penguatan sektor sapi perah bukan hanya tentang meningkatkan produksi susu, tetapi juga tentang meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, dan membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh. Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” paparnya.

    Peluncuran ini menandai keberhasilan pengembangan sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yakni Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan, dan KPUD Tani Wilis. Ketiga koperasi tersebut memiliki lebih dari 10 ribu anggota.

    Sebagai tindak lanjut, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan guna memperluas implementasi program di seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada berbagai sektor usaha dan daerah lain di Indonesia untuk memperkuat inklusi keuangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

  • OJK Sulsel Klaim Kinerja Keuangan Solid di Tengah Tekanan Global

    OJK Sulsel Klaim Kinerja Keuangan Solid di Tengah Tekanan Global

     

    FOBIZ.ID, MAKASSAR – Makassar bukan cuma soal sunset Pantai Losari dan hiruk-pikuk pelabuhan. Di balik pergerakan kapal dan lalu lintas logistik, ada mesin lain yang bekerja tanpa suara keras: sektor jasa keuangan.

     

    Sepanjang 2025, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan tetap stabil dan resilien. Di saat ekonomi global bergerak dalam ketidakpastian dari tekanan geopolitik sampai fluktuasi pasar sistem keuangan daerah ini justru menunjukkan daya tahan.

     

    Stabilitas itu bukan jargon kosong. Indikator utama di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB) tercatat tumbuh positif dan terjaga. Kredit tetap mengalir, intermediasi berjalan, dan kepercayaan publik relatif solid.

     

    Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyebut capaian ini sebagai fondasi penting bagi ekonomi daerah.

     

    “Kinerja sektor jasa keuangan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 berada dalam kondisi stabil dan resilien. Ini mencerminkan daya tahan sistem keuangan daerah yang mampu menopang aktivitas ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Muchlasin di Makassar, 1 Maret 2026.

     

    Angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat 5,43 persen. Naik dari 5,02 persen pada 2024. Kenaikan itu mungkin terlihat tipis di atas kertas, tapi dalam konteks ekonomi regional, selisih tersebut berarti tambahan ruang ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli yang tetap terjaga.

     

    Muchlasin menegaskan bahwa sektor keuangan tidak lagi bisa diposisikan sekadar sebagai penopang stabilitas.

     

    “Capaian ini menunjukkan bahwa sektor keuangan tidak hanya berperan sebagai penjaga stabilitas, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

     

    Perbankan tetap menjadi tulang punggung, dengan fungsi intermediasi yang mendukung sektor riil dari UMKM hingga korporasi. Di sisi lain, pasar modal memberi alternatif pembiayaan, sementara IKNB memperluas akses layanan keuangan, termasuk pembiayaan dan asuransi, yang makin dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha.

     

    Di tengah dinamika nasional dan global, stabilitas daerah seperti Sulawesi Selatan menjadi penting. Ekonomi tidak hanya bertahan, tapi bergerak. Dan pergerakan itu, setidaknya pada 2025, ditopang oleh sistem keuangan yang tidak panik saat badai datang.

     

    “Ke depan, kami akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong sektor jasa keuangan agar tetap adaptif terhadap berbagai tantangan, sehingga mampu terus berkontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Muchlasin.

     

    Di kota yang tumbuh cepat seperti Makassar, cerita tentang ekonomi sering kali terdengar teknis dan kaku. Tapi di balik angka-angka itu, ada satu hal yang jelas: ketika sektor keuangan stabil, ruang bagi masyarakat untuk tumbuh ikut terbuka.

     

     

     

  • Dunia Tak Baik-Baik Saja, BI Sulsel Bilang Ekonomi Kita Masih Punya Pegangan

    Dunia Tak Baik-Baik Saja, BI Sulsel Bilang Ekonomi Kita Masih Punya Pegangan

    FOBIZ.ID, MAKASSAR – Sulawesi Selatan tak lagi sekadar jadi penonton dari riuh ekonomi global yang makin tidak pasti. Dari tarif sisa Amerika Serikat sampai rantai pasok yang rapuh, dunia bergerak pelan di 2026. Tapi Indonesia setidaknya sampai triwulan terakhir masih berlari.

    Dalam kegiatan bincang bareng media bertajuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mempertahankan Stabilitas, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Reski Ernadi Wimanda, membeberkan potret terbaru ekonomi global hingga domestik dengan nada waspada tapi tak panik.

    “Penilaian kantor pusat menunjukkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan 3,2 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan 2025 yang 3,3 persen. Tekanan masih datang dari dampak lanjutan tarif ke Amerika Serikat dan kerentanan rantai pasok global,” kata Reski di hadapan jurnalis.

    Amerika Serikat sendiri, menurut Reski, justru menunjukkan perbaikan. Investasi besar-besaran di kecerdasan buatan dan stimulus fiskal lewat pengurangan pajak memberi dorongan tambahan. Namun cerita berbeda datang dari Asia. Jepang, Tiongkok, dan India diperkirakan melambat sepanjang 2026.

    Di tengah kondisi itu, pasar global bergerak cemas. Imbal hasil dolar AS masih tinggi seiring meningkatnya risiko fiskal di Negeri Paman Sam. Indeks dolar terhadap negara maju melemah, sementara investor ramai-ramai mengamankan dana ke aset safe haven.

    “Kalau kita lihat harga emas dunia meningkat dan diikuti harga domestik. Itu sinyal klasik ketidakpastian. Saat emas naik, artinya pelaku pasar mulai meninggalkan dolar AS dan saham. Mereka mencari tempat paling aman,” ujar Rezki

    Ia menegaskan, selama ketidakpastian global tetap tinggi, respons kebijakan harus gesit dan terkoordinasi untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik.
    Kabar baiknya datang dari dalam negeri. Reski menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV 2025 melonjak di luar ekspektasi. Angkanya mencapai 5,39 persen, mendorong total pertumbuhan tahunan ke 5,11 persen.

    “Ini di atas perkiraan kami. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga meningkat, investasi meningkat. Impor naik, sementara ekspor menurun sehingga kontribusi net ekspor relatif kecil,” ujar Rezki

    Konsumsi lembaga non profit rumah tangga juga menguat, meski konsumsi pemerintah tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dan perdagangan menjadi penopang utama. Industri pengolahan bergerak terbatas, sementara pertambangan masih mencatat kinerja negatif.

    Bagi Bank Indonesia Sulsel, kondisi ini menegaskan satu hal, stabilitas bukan sekadar jargon, tapi syarat mutlak agar pertumbuhan tetap hidup di tengah dunia yang makin tak pasti.

    “Ketika global penuh risiko, kekuatan domestik harus dijaga, Kuncinya ada pada stabilitas dan kepercayaan,” tutup Reski.

  • UMK Makassar 2026 Resmi Rp4.148.179, Naik 6,92 Persen

    UMK Makassar 2026 Resmi Rp4.148.179, Naik 6,92 Persen


    FOBIZ.ID – Makassar – Dewan Pengupahan Kota Makassar resmi menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar 2026 sebesar Rp4.148.179. Angka tersebut naik 6,92 persen dibandingkan UMK tahun sebelumnya.Penetapan UMK Makassar 2026 diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kota Makassar yang digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, pada Senin, 22 Desember 2025.

    Rapat pleno dimulai sekitar pukul 16.00 Wita dan dihadiri unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan buruh. Dalam pembahasan, masing-masing unsur mengajukan usulan nilai alfa yang berbeda.Unsur pengusaha melalui Apindo mengusulkan nilai alfa 0,7, sementara perwakilan buruh mengusulkan 0,9.
    Adapun pemerintah mengajukan nilai tengah, yakni alfa 0,8.Setelah melalui pembahasan dan mengacu pada formula pengupahan nasional, rapat pleno akhirnya menyepakati usulan pemerintah dengan alfa 0,8 sehingga menghasilkan UMK Makassar 2026 sebesar Rp4.148.179.
    “Kenaikan UMK Makassar 2026 sebesar 6,92 persen,” kata Ketua Dewan Pengupahan Kota Makassar, Nielma Palamba, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

    Perbandingan UMK Makassar 2025 dan 2026

    Sebagai perbandingan, UMK Makassar 2025 tercatat sebesar Rp3.981.071. Dengan penetapan terbaru, UMK Makassar 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp167 ribu dan resmi menembus angka Rp4 juta.

    UMK Makassar 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.

    Buruh Desak UMK di Atas UMP

    Sebelum penetapan dilakukan, sejumlah serikat pekerja di Makassar mendesak agar UMK Makassar 2026 ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan.

    Salah satu desakan datang dari Serikat Pekerja Metal Makassar yang menilai Makassar sebagai kota besar dengan kebutuhan hidup tinggi membutuhkan standar upah yang lebih layak. Tuntutan tersebut mengiringi proses pembahasan hingga UMK Makassar 2026 resmi ditetapkan.

    Sebelumnya Partai Buruh Sulawesi Selatan menyampaikan sikap tegas dengan mendesak agar UMK Makassar 2026 ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel yang telah diumumkan sebesar Rp3.921.000.

    Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, menjelaskan bahwa penetapan UMP Sulsel 2026 menggunakan indeks kenaikan tertentu yang disimbolkan dengan alfa sebesar 0,8 persen.

    Menurutnya, angka tersebut lebih rendah dari usulan Partai Buruh yang sebelumnya berada di kisaran 0,9 hingga 1 persen.

    “Penetapan UMP Sulsel sebesar Rp3.921.000 dilakukan dengan indeks alfa 0,8 persen. Ini masih di bawah harapan kami yang mengusulkan kenaikan di kisaran 0,9 sampai 1 persen,” ujar Akhmad Rianto.

    Akhmad menegaskan, kondisi biaya hidup di Kota Makassar yang jauh lebih tinggi dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan menjadi alasan utama UMK Makassar harus ditetapkan di atas UMP.

    Matasulsel.id juga menayangkan berita :

    UMK Makassar 2026 Resmi Naik 6,92 Persen Jadi Rp4.148.179

     

    Redaksi: FOBIZ.ID

  • Pemerintah Tetapkan Bea Ekspor Emas Mulai 23 Desember 2025

    Pemerintah Tetapkan Bea Ekspor Emas Mulai 23 Desember 2025

    FOBIZ.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bea ekspor emas yang akan mulai berlaku pada 23 Desember 2025. Aturan baru ini menetapkan tarif progresif 7,5 persen hingga 15 persen, mengikuti pergerakan harga acuan emas global. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara pada APBN 2026 serta memperkuat agenda hilirisasi mineral nasional.

    Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa tarif berlapis tersebut dirancang untuk mengantisipasi dinamika harga internasional. Semakin tinggi harga emas dunia, semakin besar tarif bea ekspor yang dikenakan kepada eksportir emas olahan.

    Dorong Penerimaan Negara

    Pemerintah memperkirakan kebijaka bea ekspor ini akan berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara mulai tahun depan. Dalam lima tahun terakhir, volume ekspor emas olahan terus menunjukkan peningkatan tajam, sehingga dianggap menjadi landasan kuat bagi penerapan tarif baru.

    “Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat APBN serta mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas mineral,” ujar pejabat Kemenkeu dalam keterangan resmi.

    Perkuat Hilirisasi dan Industri Dalam Negeri

    Pengenaan bea ekspor emas juga diarahkan untuk mendorong pelaku usaha mengalihkan distribusi emas olahan ke pasar domestik. Pemerintah menilai ekspor emas batangan dan refined gold selama ini terlalu dominan, sehingga mengurangi pasokan untuk industri perhiasan dalam negeri.

    Dengan pemberlakuan tarif baru ini, pemerintah berharap industri manufaktur perhiasan emas dapat berkembang lebih pesat, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di tingkat nasional.

    Stabilisasi Harga Emas Lokal

    Kebijakan tarif bertingkat juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga emas di pasar domestik. Selama ini, ketika harga internasional naik, ekspor emas meningkat drastis dan mengurangi pasokan dalam negeri, sehingga memicu kenaikan harga lokal.

    Melalui pengenaan bea ekspor yang mengikuti tren harga global, pemerintah menilai volatilitas tersebut dapat ditekan.

    Tantangan Implementasi

    Meski kebijakan ini dinilai strategis, sejumlah tantangan tetap harus diantisipasi. Di antaranya:

    pengawasan terhadap aktivitas ekspor ilegal,

    kesiapan pelaku usaha dalam penyesuaian tarif baru,

    pembaruan sistem dan prosedur ekspor di pelabuhan, serta

    konsistensi administrasi bea cukai pada masa transisi awal.

    Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian penting dari strategi nasional hilirisasi mineral dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan pasar global.

    Proyeksi 2026

    Jika implementasi berjalan optimal, Indonesia berpeluang untuk:

    meningkatkan penerimaan negara,

    memperkuat industri perhiasan dan logam mulia dalam negeri,

    mendorong tambahan investasi pada fasilitas smelter emas, dan

    mempertahankan stabilitas harga emas nasional.

  • Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik

    Harga BBM Nonsubsidi Resmi Naik

    Analisis Dampak Ekonomi, Respons Publik, dan Prediksi Harga ke Depan

    JAKARTA, FOBIZ.ID — PT Pertamina kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi sejak awal Desember 2025, dan update terbaru menunjukkan harga yang berlaku hari ini tetap mengacu pada tarif baru tersebut. Penyesuaian ini menimbulkan efek berantai pada ekonomi nasional, mulai dari biaya transportasi hingga daya beli masyarakat. Data terbaru dari sejumlah media nasional menunjukkan kenaikan terjadi pada jenis BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Dexlite, dan Pertamina Dex. BBM subsidi Pertalite dan Bio-Solar masih dipertahankan pada harga lama.

    Kenaikan harga ini memicu diskusi publik yang luas. Banyak warga dan pelaku usaha mengaku terkejut dengan kenaikan yang cukup signifikan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pada saat yang sama, para ekonom menilai penyesuaian harga ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global yang sedang tidak stabil.

    Artikel ini menyajikan laporan mendalam mengenai daftar harga terbaru, alasan penyesuaian, dampak jangka pendek dan jangka panjang, hingga prediksi pergerakan harga BBM dalam beberapa bulan ke depan.

    Daftar Harga BBM Nonsubsidi Terbaru per 6 Desember 2025

    Update terbaru yang berlaku hari ini menunjukkan harga BBM nonsubsidi masih berada pada posisi yang sama dengan daftar resmi awal Desember. Berikut rincian paling akurat untuk wilayah Jabodetabek, salah satu wilayah acuan nasional:

    Harga BBM Nonsubsidi

    • Pertamax: Rp 12.750/liter
    • Pertamax Turbo: Rp 13.750/liter
    • Pertamax Green 95: Rp 13.500/liter
    • Dexlite: Rp 14.700/liter
    • Pertamina Dex: Rp 15.000/liter

    Harga tersebut naik Rp 400–Rp 800 dibanding bulan sebelumnya. Data ini sejalan dengan laporan dari beberapa media nasional.

    Harga BBM Subsidi

    • Pertalite: Rp 10.000/liter
    • Bio-Solar: Rp 6.800/liter

    Harga dua jenis BBM subsidi masih ditahan pemerintah, sehingga tidak mengalami penyesuaian. Kebijakan ini penting karena menopang beban biaya hidup kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    Perbedaan Harga Antar Wilayah

    Dalam laporan Netralnews, harga BBM dapat berbeda antara provinsi karena biaya transportasi dan faktor geografis, terutama untuk wilayah timur Indonesia.

    Mengapa Harga BBM Naik?

    Penyesuaian harga BBM nonsubsidi tidak dilakukan tanpa alasan. Berdasarkan regulasi Kementerian ESDM, harga BBM nonsubsidi mengikuti formula harga pasar global (MOPS/Argus), nilai tukar rupiah, hingga biaya produksi dan distribusi.

    1. Harga Minyak Global Naik

    Sejak awal November 2025, harga minyak dunia meningkat akibat tensi geopolitik dan penurunan produksi dari beberapa negara produsen.

    2. Pelemahan Rupiah

    Rupiah sempat melemah terhadap dolar AS sehingga biaya impor komponen BBM ikut meningkat, mendorong penyesuaian harga di dalam negeri.

    3. Kenaikan Biaya Kilang & Distribusi

    Kenaikan ongkos penyimpanan dan transportasi pada level nasional juga dilaporkan meningkat sejak triwulan terakhir 2025.

    4. Penyesuaian Berkala Sesuai Kebijakan Pemerintah

    CNBC Indonesia menegaskan bahwa kenaikan ini merupakan penyesuaian resmi yang berlaku nasional mulai 1 Desember.

    Dampak Kenaikan Harga BBM: Konsumen, UMKM, hingga Logistik Tertekan

    Kenaikan BBM jenis nonsubsidi memang tidak menyentuh BBM subsidi, tetapi efeknya tetap terasa luas, terutama di sektor ekonomi dan sosial.

    1. Konsumen Perkotaan Rugi hingga Rp 200.000 per Bulan

    Untuk pekerja komuter di Jakarta yang menghabiskan 30–50 liter BBM per minggu, kenaikan Rp 400–800/liter berarti penambahan beban Rp 50.000–200.000 per bulan. Angka ini cukup terasa, apalagi ketika kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.

    2. Tarif Logistik Diprediksi Naik 5–12%

    Pelaku usaha transportasi dan logistik mencatat kenaikan biaya operasional. Jika beban ini diteruskan ke tarif pelanggan, akan terjadi efek berantai pada harga barang.

    3. UMKM Makin Tertekan

    UMKM yang mengandalkan pengiriman bahan mentah atau distribusi barang dagangan diprediksi akan mengurangi margin keuntungan. Banyak pelaku UMKM mengaku belum siap menyesuaikan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan.

    4. Inflasi Biaya (Cost-Push) Berisiko Melebar

    Para ekonom memperkirakan inflasi bulanan di kuartal pertama 2026 akan terdorong naik, terutama pada komoditas pangan dan jasa transportasi.

    Respons Pemerintah: Tunggu Langkah Mitigasi?

    Hingga saat artikel ini ditulis, pemerintah belum merilis kebijakan mitigasi tambahan seperti subsidi transportasi, insentif logistik, atau bantuan langsung bagi masyarakat terdampak. Namun, diskusi internal antarkementerian dikabarkan terus berlangsung.

    Sementara itu, masyarakat berharap ada:

    • Bantuan pengendalian harga pangan,
    • Insentif bagi UMKM,
    • Pengawasan tarif transportasi umum,
    • Penyesuaian BLT bila inflasi meningkat.

    Prediksi Harga BBM Akhir 2025 – Awal 2026

    Berdasarkan tren pasar internasional, harga BBM masih berpotensi mengalami penyesuaian dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Beberapa analis memperkirakan:

    Jika harga minyak dunia kembali turun, harga BBM nonsubsidi dapat diturunkan kembali secara bertahap.

    Namun bila konflik geopolitik terus meningkat, harga BBM kemungkinan bertahan tinggi atau naik marginal.

    Dari sisi pemerintah, ruang fiskal masih menjadi pertimbangan utama. Jika subsidi energi tidak ditambah, maka BBM nonsubsidi kemungkinan mengikuti pergerakan pasar sepenuhnya.

    Kenaikan BBM Akan Menjadi Ujian Ekonomi Awal 2026

    Kenaikan harga BBM hari ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi masih kuat, terutama dipicu kondisi global. Konsumen, pelaku usaha logistik, dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak.

    Diperlukan strategi kebijakan yang terkoordinasi untuk mencegah inflasi lebih jauh dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan segera mengumumkan langkah mitigasi yang jelas untuk menstabilkan ekonomi nasional. (*)

  • Kisah Sukses H. Baharuddin Dg. Ampang: Dari Modal Rp100 Ribu Jadi Pengusaha Beras dengan 300 Pekerja

    Kisah Sukses H. Baharuddin Dg. Ampang: Dari Modal Rp100 Ribu Jadi Pengusaha Beras dengan 300 Pekerja

    Gowa -Modal kecil, niat besar. Dari sepeda pinjaman dan Rp100 ribu, kini H. Baharuddin Dg. Ampang mampu memproduksi 40 ton beras per hari dan mempekerjakan ratusan warga.

    Jika niat membantu banyak orang menjadi tujuan utama, besar kecilnya modal bukanlah halangan. Ungkapan itu dibuktikan oleh H. Baharuddin Dg. Ampang, pria sederhana asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dengan hanya Rp100 ribu di tangan dan sebuah sepeda pinjaman, kini ia berhasil mengubah hidup banyak orang, mempekerjakan 300 karyawan dan menggerakkan roda ekonomi warga sekitar.

    Awal dari niat baik

    Perjalanan panjang itu dimulai pada tahun 1995. Saat itu, H. Ampang yang akrab disapa Dg. Ngampang berkeliling kampung menjual beras dari rumah ke rumah. “Awalnya saya cuma ingin bantu orang-orang sekitar supaya bisa hidup lebih baik,” ujarnya mengenang masa lalu.

    Usaha beras kelilingnya ternyata laris manis. Hasil penjualan yang terus meningkat membuatnya memberanikan diri membuka pabrik penggilingan padi berkapasitas satu ton per bulan.

    Tak disangka, langkah itu menjadi titik balik hidupnya. Permintaan beras terus meningkat, bahkan pesanan sering kali harus antre.

    “Karena suplai makin banyak, saya beranikan diri memperluas pabrik dan menambah mesin kapasitas enam ton,” kata H. Ampang yang dikenal pendiam namun selalu ramah itu.

    Kini, usahanya tak hanya menjadi tumpuan ekonomi keluarganya, tetapi juga sumber kehidupan bagi ratusan warga di sekitarnya. Dari padi milik petani lokal, ia menciptakan rantai ekonomi berkelanjutan yang menguatkan ketahanan pangan daerah.

    Baca Versi Lengkapnya di ZATERA.ID

     

  • Kemenperin Pacu Industri Halal Nasional

    Kemenperin Pacu Industri Halal Nasional

    Fobiz.id – Populasi umat muslim di Indonesia berada diangka 272,2 juta jiwa angka ini membuktikan Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam lingkup ekonomi syariah global berada pada posisi ke-4 setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

    Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar tentu  menjadi potensi dan peluang bagi pemerintah mengembangkan industri halal di tanah air, seperti yang saat ini dipacu Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Dalam keterangan resmi, Selasa (12/10/21) Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan, dalam mewujudkan ekosistem halal, Kemenperin telah mengeluarkan dua Peraturan Menteri Perindustrian yang terkait. Pertama, mengenai Kawasan Industri Halal, kemudian mengenai pembentukan Pusat Pemberdayaan Industri Halal.

    Untuk menghasilkan produk halal, kata Dody banyak aspek yang menjadi perhatian, misalnya bahan baku, teknologi penunjang, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia (SDM) industri yang terlibat. Dengan potensi ekonomi syariah global yang mencapai US$ 2,02 triliun, Indonesia sangat berpeluang untuk mengembangkan industri halal, terutama pada sektor makanan dan minuman, fesyen, farmasi, dan kosmetik.

    “Ini dilihat dari peningkatan demand produk makanan halal maupun berkembangnya tren fesyen busana muslim (modest fashion) yang harus dapat dimanfaatkan oleh Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional melalui ragam inovasi produk dan optimalisasi tekstil fungsional,” kata Dody.

    Sedangkan pada industri farmasi dan kosmetika, pengembangan produk halal juga sejalan dengan upaya substitusi bahan baku impor, karena dapat memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia yang unik sebagai selling point tersendiri di mata konsumen global.

    Untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem halal di Indonesia, Kemenperin bersama kementerian atau lembaga terkait, di antaranya Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun peta jalan industri halal.

    Di samping itu, Kemenperin pun semakin proaktif dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional yang diwujudkan dalam beberapa program utama, meliputi pembinaan SDM industri halal, pembinaan proses produksi, fasilitasi pembangunan infrastruktur halal, serta publikasi dan promosi, terutama yang berkaitan dengan industri halal nasional yang diwujudkan dalam beberapa program utama.

    Kemenperin juga akan menggelar Indonesia Halal Industry Award (IHIA) tahun 2021 yang puncaknya akan berlangsung pada Desember nanti, sebagai perwujudan apresiasi kepada para pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan industri halal di tanah air. “Penghargaan ini akan diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat, misalnya yang menghasilkan inovasi halal, IKM yang konsisten menjalankan prinsip halal, maupun Kawasan Industri Halal,” ungkap Dody. (*)