Tag: DPRD Sulsel

Ribuan Pekerja SPPG Makassar Khawatir Kehilangan Pekerjaan, Desak Program MBG Tetap Berjalan

Ribuan Pekerja SPPG Suarakan Kekhawatiran di DPRD Sulsel

MAKASSAR, FOBIZ.ID — Ribuan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/6/2026). Mereka meminta pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak dihentikan.

Aksi tersebut dilakukan setelah muncul kekhawatiran terkait evaluasi dan penataan ulang program yang dinilai dapat berdampak terhadap operasional sejumlah SPPG. Para pekerja khawatir perubahan kebijakan tersebut berujung pada pengurangan tenaga kerja hingga kehilangan mata pencaharian.

Massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Sulawesi Selatan setelah berkumpul di kawasan Makassar. Dalam kegiatan tersebut, peserta membawa sejumlah spanduk berisi aspirasi agar Program MBG tetap dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

MBG Dinilai Buka Lapangan Kerja Baru

Bagi para pekerja SPPG, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi penerima manfaat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga.

Sejumlah pekerja mengungkapkan bahwa keberadaan dapur pelayanan gizi telah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja di sektor informal.

Salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa pekerjaan di SPPG memberikan perubahan besar dalam kehidupan keluarganya karena memiliki penghasilan yang lebih stabil dibanding pekerjaan sebelumnya.

Menurut pekerja, keberlanjutan program ini juga berdampak pada banyak sektor lain, mulai dari pemasok bahan pangan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi makanan.

Pekerja Minta Evaluasi Tidak Mengorbankan Lapangan Kerja

Para pekerja tidak menolak adanya evaluasi terhadap Program MBG. Namun mereka berharap proses perbaikan dilakukan tanpa menghilangkan kesempatan kerja yang sudah tercipta.

Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan terkait operasional SPPG di berbagai daerah.

Menurut mereka, ribuan keluarga kini menggantungkan penghasilan dari aktivitas SPPG. Jika operasional dihentikan secara tiba-tiba, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem program tersebut.

DPRD Sulsel Jadi Tujuan Penyampaian Aspirasi

Aksi yang berlangsung di kawasan DPRD Sulawesi Selatan tersebut menjadi ruang bagi pekerja untuk menyampaikan keresahan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah dan legislatif.

Selain meminta keberlanjutan MBG, massa juga berharap pemerintah memberikan kepastian mengenai arah kebijakan program ke depan.

Sebelumnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menjadi perhatian karena pemerintah melakukan penataan terhadap pelaksanaan program di sejumlah wilayah. Kondisi itu membuat sebagian pekerja SPPG mulai mempertanyakan keberlangsungan pekerjaan mereka.

Program MBG dan Harapan Ekonomi Masyarakat

Bagi para pekerja SPPG, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat.

Mereka berharap pemerintah dapat menjaga keberlangsungan program sekaligus memperbaiki sistem pelaksanaannya agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Aksi tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang bergantung pada program pemerintah. (*)

Juni 24, 2026
Polemik Lahan IHIP Luwu Timur, DPRD Sulsel Soroti Ganti Rugi Warga Penggarap

FOBIZ.ID – MALILI — Polemik pemanfaatan lahan untuk kawasan industri PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP) di Kabupaten Luwu Timur terus menuai sorotan. Warga penggarap lahan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, mempertanyakan kejelasan ganti rugi atas tanah, tanaman, dan bangunan yang selama ini mereka kelola sebagai sumber penghidupan.

Keberatan warga mencuat menyusul rencana penyewaan lahan seluas hampir 400 hektare yang diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Warga menilai nilai kompensasi yang ditawarkan tidak sebanding dengan hasil perkebunan produktif yang telah mereka rawat selama bertahun-tahun.

Salah seorang warga penggarap, Acis, mengaku telah mengelola lahan tersebut selama sekitar tujuh tahun bersama keluarganya. Berbagai tanaman seperti cokelat, durian, cengkol, mangga, alpukat, hingga kelapa disebut telah lama memasuki masa produksi.

“Kalau lahannya tidak ada kompensasi, cuma tanamannya, itu tidak masuk akal. Harga bibit saja mau dibayar bagaimana,” kata Acis, Jumat (16/1).

Sejumlah warga penggarap lahan di kawasan Lampia, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Selain persoalan kompensasi, warga juga mempertanyakan dasar klaim kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah. Acis mengaku hingga kini belum pernah melihat langsung dokumen sertifikat yang disebut menjadi dasar kepemilikan Pemda. Polemik ini sebelumnya juga telah diulas dalam laporan FOBIZ.ID.

Informasi terkait nilai sewa lahan, rencana penyewaan kepada PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP), serta agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Selatan ini dilansir dari SuaraSulsel.id, jaringan fobiz.id.

Menanggapi keluhan warga, DPRD Sulawesi Selatan menyatakan siap memfasilitasi dialog terbuka antara perwakilan warga, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Anggota DPRD Sulsel dari Daerah Pemilihan Luwu Timur, Esra Lamban, menegaskan pentingnya pembahasan menyeluruh terkait mekanisme penilaian ganti rugi.

“Kami di DPRD akan melakukan RDP dengan perwakilan warga, perusahaan, dan pemerintah daerah. Kita ingin duduk bersama membicarakan solusi terbaik, termasuk soal ganti rugi, apakah sudah adil atau belum,” ujar Esra.

Menurut Esra, hingga kini DPRD Sulsel belum memperoleh gambaran utuh mengenai dasar perhitungan nilai sewa lahan yang menjadi sumber keberatan warga. Karena itu, forum resmi dinilai penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama.

Polemik ini semakin menguat setelah Bupati Luwu Timur turun langsung menemui warga di lokasi lahan. Pemerintah daerah sebelumnya telah menandatangani kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT IHIP untuk pengembangan kawasan industri yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Sementara itu, warga menyatakan masih bertahan di lokasi sambil menunggu kejelasan hasil negosiasi. Mereka menegaskan tidak menolak pembangunan, namun berharap hak-hak mereka sebagai penggarap lahan yang telah lama mengelola kawasan tersebut tetap diperhatikan.

“Kami tidak menuntut banyak. Yang penting sesuai aturan pemerintah pusat,” kata Acis.

Januari 17, 2026
FPI Sulsel Sampaikan Aspirasi di DPRD Sulsel, Tuntut Panji Gumilang Segera Ditangkap

MAKASSAR, FOBIZ.ID – DPD Front Persaudaraan Islam (FPI) Sulsel menyampaikan aspirasinya di Gedung Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (7/7/2023) Siang.

Aspirasi yang disampaikan oleh Massa FPI yang dipimpin oleh sekretaris FPI Sulsel Ustad Sayful Al Ayyubbi itu, diterima langsung Perwakilan DPRD Sulsel yang menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, SE.

Sekretaris FPI Sulsel, Ustad Sayful Al Ayyubi mengatakan, dirinya berencana menurunkan ribuan massa terkait penolakan Pondok Pesantren Al Zaitun, namun tidak dilakukan dikarenakan pertimbangan ketertiban masyarakat.

“Tadinya kami sepakat untuk ramai – ramai melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut DPRD Sulsel agar merespon segera kesesatan aqidah Ponpes Al Zaitun namun pertimbangan alim ulama dalam rangka menjaga kamtibmas sehingga aksi kami laksanakan secara dialogis,” ujarnya

“InsyaAllah negara Indonesia punya strategi khusus serta negara Indonesia adalah negara maju dan kami rasa mampu mengatasi segelintir panji gumilang,” tambahnya.

Pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memenjarakan langsung Pimpinan Pondok Pesantren Al – Zaitun.

“Mendesak pihak aparat penegak hukum untuk segera menangkap/menahan Abdus Salam Panji Gumilang, Mendesak KEMENAG RI untuk segera menutup Ponpes Al Zaytun, Mendukung MUl untuk mengeluarkan fatwa SESAT Abdus Salam Panji Gumilang, Menyerukan kepada wali santri untuk segera menarik anakya dari Ponpes Al Zaytun,” ujarnya.

“Menyerukan kepada Umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan agar terus melakukan perlawanan secara konstitusional terhadap pemahaman seat Abdus Salam Panji Gumilang sampai pihak penegak hukum menangkap dan memenjarakannya,” imbuhnya.

Pihaknya menilai, Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memicu perpecahan ummat beragama di Indonesia.

“Panji Gumilang ini bukan hanya penistaan agama tapi juga perusak persatuan negara kita seperti pagi ini para simpatisan Panji Gumilang melakukan aksi unjuk rasa di MUI padahal di MUI ini isinya para alim ulama,” ungkapnya.

“Atas nama FPI Sulsel apabila ada pendukung atau simpatisan Panji Gumilang jangan coba – coba kalian turun di lapangan kami FPI akan menjadi garda terdepan untuk melawan penistaan agama,” tegasnya.

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis SE, ia menyampaikan pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan konstitusi dalam menyampaikan aspirasi FPI Sulsel.

“Indonesia adalah negara konstitusi kita sebagai DPRD menjadi ruang masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat kami juga bagian dari pihak yang menjalankan konstitusi tersebut,” tanggapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah yang diambil oleh FPI Sulsel dalam menyampaikan aspirasi secara dialogis.

“Kami mengapresiasi penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan dialogis karena biasanya kami menerima pengunjuk rasa di pinggir jalan,” ucapnya.

“Mudah-mudahan dengan seluruh sikap umat muslim yang ada di Indonesia semoga makin cepat untuk memproses Panji Gumilang dan ponpes Al-Zaytun,” harapnya.

“Saya yakin juga pemerintah pasti akan segera mengambil sikap karena banyaknya polemik-polemik di masyarakat dan sosial media mengenai Ponpes Al Zaytun ini,” ujarnya.

“Sikapnya kami disini kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat bukan hanya itu kami juga sebagai umat muslim akan menyampaikan pandangan kami sendiri mengenai Ponpes Al Zaytun dan Panji Gumilang,” tutupnya.

Berikut tuntutan FPI Sulsel yang dibacakan langsung oleh Ketua Dewan Penasehat FPI Sulsel, Habib Jafar Abd Qodir Al Habsyi :

1. Mendesak Pihak Aparat Penegak Hukum untuk degera Menangkap atau Menahan Abdus Salam Panji Gumilang.

2. Mendesak Kemenag Ri untuk Segera Menutup Pondok Pesantren Al Zaytun.

3. Mendukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Mengeluarkan Fatwa Sesat Abdus Salam Panji Gumilang.

4. Menyerukan kepada Wali Santri untuk Segera Menarik Anaknya dari Popes Al Zaytun.

5. Menyerukan Kepada Umat Islam, Khususnya di Sulawesi Selatan agar Terus Melakukan Perlawanan Secara Konstitusional terhadap Pemahaman Kesesatan Abdus Salam Panji Gumilang sampai Pihak Penegak Hukum Menangkap dan Memenjarakannya.

Penyampaian aspirasi FPI Sulsel itu selesai dalam keadaan aman dan kondusif. (*)

Juli 8, 2023
Legislator Ini Jelaskan Nilai-nilai Kebangsaaan
```
Penulis : Anto Syambaniadam
```
Fobiz.id, Bone — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mangunsidi Massarappi menyampaikan tentang nilai – nilai kebangsaan di Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sabtu 12 November 2022.

Di hadapan masyarakat, Andi Mangunsidi mengatakan pentingnya menjaga nilai kebangsaan dalam membangun daerah ini.

“Sejak dini anak kita harus ditanamkan nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara, apalagi mereka merupakan aset negara yang harus diberikan perhatian khusus,”ujarnya.

Selain itu, perlu pula memupuk kemandirian kepada anak -anak agar tidak terjerumus dengan pergaulan bebas.

Menurutnya, kegiatan menjadi salah satu tugas anggota DPRD untuk bertemu masyakat di dapil walaupun tidak memiliki suara.

“Ketika sudah menjadi anggota DPRD itu wajib mendatang semua tempat di dapil, walau tidak memiliki suara di titik itu, karena merupakan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat dan karena kami ini digaji oleh negara melalui pajak dari rakyat sendiri,”pungkasnya. (*)
November 12, 2022
Legislator Ini Sosialisasi Sekolah Ramah Guru dan Siswa
```
Penulis : Anto Syambaniadam
```
Fobiz.id, Bone — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mangunsidi Massarappi menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2021 tentang Sekolah Ramah Guru dan Siswa di Desa Mallusetasi, Kecamatan Sibulue, Bone, Selasa 16 Agustus 2022.

Di hadapan ratusan warga, ia menjelaskan bahwa perda tersebut lahir dan dibahas di DPRD. Dimana, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan guna memperoleh pengetahuan, teknologi,seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Demikian juga dengan guru yang memiliki fungsi, peran dan kedudukan sangat strategis dalam pembangunan pendidikan. Sehingga semua hal itu perlu mendapat jaminan kesejahteraan, keamanan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, semangat perda lahir karena seringnya terjadi tindak kekerasan antara guru, siswa dan orang tua siswa di sekolah yang berujung pada proses hukum.

“Perda ini baru disahkan tahun kemarin. Dengan hadirnya perda ini dapat menjadi payung hukum jika terjadi permasalah antara guru, siswa ataupun orang tua di lingkungan sekolah,” ujar Puang Mangun, sapaan akrabnya. (*)
Agustus 16, 2022
20 Desa di Bone Dapat Bantuan Perpustakaan

Penulis : Anto Syambaniadam

Fobiz.id, Bone — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mangunsidi menyerahkan bantuan perpustakaan kepada 20 kepala desa di Kabupaten Bone di Aula Perpustakaan Daerah, Jalan Kalimantan, Kelurahan Manurunge, Bone, Selasa 9 Agustus 2022.

Menurut Puang Mangun, sapaan akrabnya, desa itu adalah sumber informasi dan tidak ada data di kecamatan dan kabupaten kalau tanpa berasal dari desa.

Maka dari itu, kehadiran perpustakaan desa tentunya menjadi ujung tombak menghadirkan sumber data yang bisa dipertanggung jawabkan. Ke depan, perpustakaan desa menyediakan informasi dan pengetahuan sebagai sarana hasana budaya.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca tapi tempat transformasi dan pengetahuan sumber data desa,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan Bone Andi Mappangara menyebutkan, 80 desa sudah mendapatkan bantuan dari 372 desa dan kelurahan.

Menurutnya, tidak gampang mendapatkan bantuan dari provinsi tanpa bantuan dari Andi Mangunsidi.

Adapun yang menerima bantuan yaini Desa Bacu, Barugae, Cakkela, Cammilo, Cingkang, Kading, Kampuno, Kanco, Massenreng Pulu, Mattampawalie, Ulubalang , Watu, Manajeng, Ajangpulu, Paccing Patampawalie, Pattiro Bajo, Sumaling, Tana Tengah dan Lakukang. Masing – masing desa mendapatkan tiga unit komputer, 200 eksemplar serta dua rak buku. (*)

Agustus 9, 2022
Tuntut Presiden Tak Perpanjangan Masa Jabatan Tiga Periode, Penjual Bakso Ini Untung Besar

FOBIZ.ID, MAKASSAR – Ditengah aksi unjuk rasa mahasiswa menuntut masa jabatan tiga periode Presiden Joko Widodo tak diperpanjang dan wacana penundaan pemilu 2024. Sandi salah satu penjual bakso berhasil meraup keuntungan Rp500 ribu.

Keuntungan tersebut diperoleh setelah memasuki berbuka puasa dan berakhirnya bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berlangsung di sekitar gedung DPRD Sulawesi Selatan, Senin (11/04/2022).

Kepada fobiz.id, sandi mengatakan, dirinya sudah ada di lokasi sejak pukul 15:00 WITA. Namun sempat lari menyelamatkan diri dan meninggalkan grobak baksonya saat terjadi bentrokan.

Setelah situasi kembali normal dia kembali menghampiri grobak baksonya dan melanjutkan berjualan apalagi saat itu tidak lama lagi memasuki berbuka puasa.

Uniknya usai bentrokan, malah pembeli baksonya kedua belah pihak yang baru saja bentrok yakni mahasiswa dan aparat kepolisian yang akan berbuka puasa.

“Alhamdulillah sudah ada sekita 35 mangkuk yang keluar, sudah ada sekitar Rp500 ribu,” ucapnya. (*)

April 11, 2022