Tag: BPS

  • Ngebut! Literasi Keuangan RI Tembus 69,57%, Target 2029 Terlampaui 3 Tahun Lebih Cepat

    Ngebut! Literasi Keuangan RI Tembus 69,57%, Target 2029 Terlampaui 3 Tahun Lebih Cepat

    FOBIZ.ID, JAKARTA – Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia meningkat menjadi 69,57% pada 2026. Angka tersebut bahkan sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang dipatok sebesar 69,35% untuk 2029.

    Sementara itu, indeks inklusi keuangan nasional juga naik menjadi 93,61%, dari 92,74% pada 2025. Angka tersebut telah melampaui target RPJMN 2029 sebesar 93%.

    Hasil tersebut merupakan temuan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pengumuman disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

    Dibandingkan hasil SNLIK 2025, indeks literasi keuangan naik dari 66,64% menjadi 69,57%. Sedangkan indeks inklusi keuangan meningkat dari 92,74% menjadi 93,61%.

    SNLIK 2026 juga memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Survei dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15-79 tahun.

    Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Sebanyak 3.480 petugas dilibatkan dalam proses pengumpulan data.

    Dari sisi wilayah, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi keuangan perkotaan mencapai 72,54%, sedangkan perdesaan 64,42%.

    Untuk inklusi keuangan, wilayah perkotaan mencapai 95,47% dan perdesaan 90,39%.

    DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01%, disusul Kalimantan Selatan 79,69% dan Bali 78,77%.

    Sementara untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74%, diikuti DI Yogyakarta 98,74% dan Kepulauan Riau 98,43%.

    Jika dilihat berdasarkan pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Indeks literasi keuangan lulusan perguruan tinggi mencapai 93,46%, sedangkan kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD hanya 45,23%.

    Kelompok usia 26-35 tahun tercatat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 78,70%. Sementara kelompok usia 15-17 tahun menjadi yang terendah dengan 56,04%.

    Untuk inklusi keuangan, kelompok usia 26-35 tahun juga tertinggi dengan 96,27%.

    Namun, peningkatan indeks nasional masih menyisakan sejumlah kesenjangan. Masyarakat perdesaan, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan pendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar dan masyarakat yang belum bekerja menjadi kelompok yang memiliki tingkat literasi atau inklusi relatif lebih rendah.

    SNLIK 2026 juga mencatat adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan.

    Sebanyak 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31% yang mengenal LPS.

    Lebih jauh, sekitar 30% masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok ini menjadi salah satu sasaran utama program literasi LPS ke depan.

    Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi juga masih rendah. Hanya 12,47% pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.

    OJK, LPS, dan BPS menilai hasil SNLIK 2026 menjadi pijakan penting untuk memperkuat kebijakan dan program literasi serta inklusi keuangan.

    Program ke depan akan diarahkan lebih spesifik kepada kelompok masyarakat yang tingkat literasi dan inklusinya masih rendah. Edukasi juga akan diperkuat melalui perbankan, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah hingga berbagai kanal digital.

    Dengan capaian 69,57% untuk literasi dan 93,61% untuk inklusi, Indonesia telah mencapai target yang semula ditetapkan untuk 2029. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan produk serta layanan keuangan secara tepat.

  • Konsumsi dan UMKM 2025: Daya Beli Tertekan, Usaha Kecil Tetap Bertahan

    Konsumsi dan UMKM 2025: Daya Beli Tertekan, Usaha Kecil Tetap Bertahan

    MAKASSAR, FOBIZ.ID — Konsumsi rumah tangga dan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2025 tetap menjadi penopang utama perekonomian daerah dan nasional. Namun, tekanan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup turut memengaruhi pola belanja masyarakat.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga masih berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, meski laju peningkatannya tidak setinggi periode sebelum tekanan inflasi menguat.

    Pola Konsumsi Masyarakat Berubah

    Sepanjang 2025, masyarakat cenderung lebih selektif dalam membelanjakan pendapatan. Pengeluaran difokuskan pada kebutuhan pokok, sementara belanja non-esensial mengalami penyesuaian.

    Kondisi tersebut tercermin dari pergerakan sektor ritel dan pasar tradisional yang tetap aktif, namun dengan volume transaksi yang berfluktuasi di sejumlah periode.

    UMKM Tetap Menjadi Penyangga Ekonomi

    Di tengah tekanan daya beli, sektor UMKM tetap berperan penting sebagai penyangga ekonomi dan penyerap tenaga kerja. Pelaku usaha kecil bertahan dengan menyesuaikan strategi usaha, mulai dari pengendalian biaya hingga diversifikasi produk.

    UMKM di sektor makanan dan minuman, perdagangan eceran, serta jasa masih mendominasi aktivitas ekonomi lokal sepanjang tahun.

    Tantangan Biaya Produksi dan Pembiayaan

    Kenaikan harga bahan baku dan biaya distribusi menjadi tantangan utama UMKM selama 2025. Selain itu, akses pembiayaan dan permodalan masih menjadi perhatian bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

    Sejumlah program pendampingan dan pembiayaan dari pemerintah serta lembaga keuangan terus digulirkan untuk menjaga keberlangsungan usaha.

    Peran Digitalisasi UMKM

    Digitalisasi menjadi salah satu strategi penting UMKM untuk bertahan. Pemanfaatan platform digital dan media sosial membantu pelaku usaha memperluas jangkauan pasar dan menjaga volume penjualan di tengah perubahan perilaku konsumen.

    Transformasi digital ini turut mendorong efisiensi usaha dan memperkuat daya saing UMKM.

    Arah Konsumsi dan UMKM ke Depan

    Memasuki periode berikutnya, penguatan daya beli masyarakat dan stabilitas harga menjadi faktor kunci dalam mendorong konsumsi dan keberlanjutan UMKM. Sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu menjaga peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.

  • Begini Cara OJK Sulsel Sulbar dan BPS Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

    Begini Cara OJK Sulsel Sulbar dan BPS Dorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan

    FOBIZ.ID, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar kembali menggelar Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

    Kegiatan ini berlangsung di Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Mamuju untuk area Sulawesi Barat selama tiga hari mulai Kamis-Sabtu, 28 – 30 November 2024.

    Dalam pelaksanaan di Kota Makassar, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulsel Sulbar Budi Susetiyo dalam sambutannya menyampaikan SNLIK 2025 ini memetakan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terkini.

    Selain itu, untuk mengetahui pertumbuhan indeks literasi dan inklusi keuangan, sebagai evaluasi terhadap efektivitas program edukasi dan literasi keuangan yang terarah dan terukur, dan sebagai bahan perencanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan pada tahun berikutnya.

    “ SNLIK ini mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat umum, dengan target responden yang dilakukan di 34 provinsi dengan target responden berusia 15-79 tahun,” ujar Budi.

    Sementara Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto mengatakan melihat perkembangan teknologi saat ini, perlu untuk mengetahui tingkat literasi keuangan dari arus informasi yang pesat saat ini.

    Di  Sulsel , SNLIK 2025 diikuti 18 peserta yang nantinya akan bertugas sebagai Petugas Pendata Lapangan dan Petugas Pengawas Lapangan dari Kab Maros, Bulukumba, Wajo dan Luwu Timur.

    Khusus area Sulawesi Barat , SNLIK 2025, diikuti 8 peserta.  Analis sekaligus Kasubag PEPK OJK Sulselbar, Stella Matitaputty, dalam sambutannya di Mamuju menyampaikan pentingnya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Di tempat yang sama Kepala Bagian Umum BPS Sulawesi Barat, Markus Uda berharap.  berharap kegiatan pelatihan dapat berjalan lancar hingga selesai.

    Sebelumnya hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah.

    Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11 persen. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen.

  • Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dominasi Serapan Tenaga Kerja

    Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Dominasi Serapan Tenaga Kerja

    Penulis : Noya

    Fobiz.id, Makassar — Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 4.559.375 orang, naik 146.593 orang dibanding Agustus 2021.

    Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,45 persen poin.

    Penduduk yang bekerja sebanyak 4.353.650 orang, naik sebanyak 193.217 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang memiliki penyerapan tenaga kerja terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (120.284 orang).

    Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan dan jasa lainnya masing-masing menyerap 35.025 orang dan 23.930 orang. Sebanyak 1.586.772 orang (36,45 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 0,31 persen poin dibanding Agustus 2021.

    Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,19 persen poin dan 2,73 persen poin dibandingkan Agustus 2021.

    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,51 persen, turun
    sebesar 1,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

    Terdapat 95.129 orang (1,38 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (4.539 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (10.058 orang).

    Sementara tidak bekerja karena COVID-19 (2.315 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (78.217 orang). (*)